Temu Alumni BK FPAR Unud Soroti Overtourism, Pertanyakan 'Kelayakan Jual' Bali

Kegiatan temu alumni BK FPAR Unud yang dimoderatori oleh I Made Sastrawan Mananda baru-baru ini menghadirkan Kelompok Ahli Gubernur Bali, I Made Yoga Iswara, sebagai pembicara utama dengan topik "Apakah Bali Masih Layak Jual? Menelaah Dampak Overtourism terhadap Lingkungan, Budaya, dan Masyarakat Lokal Bali". Diskusi ini melibatkan sejumlah akademisi dan alumni yang menyoroti berbagai persoalan krusial pariwisata Bali dari beragam perspektif.

Penilaian terhadap Kondisi Pariwisata Bali

Dalam paparannya, Yoga Iswara menegaskan bahwa Bali secara global masih memiliki citra yang sangat positif dan tetap menjadi destinasi unggulan dunia. Namun, ia tidak menampik adanya tekanan serius akibat lonjakan kunjungan wisatawan yang tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan tata kelola. "Kalau ditanya masih layak jual atau tidak, saya katakan masih. Tapi kita sedang menghadapi tekanan besar, terutama dari sisi lingkungan, infrastruktur, dan sosial," ujarnya. Ia menambahkan, peningkatan jumlah wisatawan dalam beberapa tahun terakhir tidak diiringi dengan penguatan kapasitas destinasi. Hal ini memicu berbagai persoalan seperti kemacetan, penumpukan sampah, hingga konflik sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal. Upaya membenahi tata kelola pariwisata Bali dinilai harus diawali dengan penyamaan perspektif seluruh pemangku kepentingan sebelum merumuskan solusi konkret. Oleh karena itu ia menekankan pentingnya "kalibrasi" cara pandang terhadap persoalan pariwisata di Pulau Dewata.

Langkah-langkah Menuju Pariwisata Berkelanjutan

Ia menjelaskan, seluruh masukan yang muncul dalam forum akan dikompilasi dan dikonsolidasikan, kemudian dilengkapi dengan data pendukung sebelum diajukan kepada para pengambil kebijakan. "Kita tidak bisa hanya melihat satu sektor saja. Semua lini harus dicek, mulai dari akomodasi, travel agent, guide, hingga platform digital," katanya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa kekuatan utama Bali terletak pada nilai (value) pariwisata yang dinilai sangat tinggi dibandingkan destinasi lain di dunia. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga nilai tersebut. "Kalau bukan kita yang menjaga Bali, siapa lagi? Silakan berbisnis dan mengambil manfaat ekonomi, tapi jangan sampai merusak Bali itu sendiri," tegasnya. Ia juga mengingatkan, kerusakan terhadap kualitas destinasi akan berdampak besar dan sulit untuk dipulihkan. Karena itu, setiap pelaku usaha diharapkan menjadi stakeholder yang bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya.

Persoalan dan Tantangan yang Dihadapi

Terkait rencana regulasi baru berupa peraturan daerah (perda) tentang pariwisata berkualitas, ia menyebut momentum ini sebagai "gong bersama" untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan indikator yang jelas terkait standar pelayanan dan pengelolaan destinasi. Dalam sesi diskusi, I Nyoman Sudiarta mempertanyakan sejauh mana dukungan dan insentif yang diberikan pemerintah pusat terhadap Bali sebagai destinasi utama pariwisata nasional. Menurutnya, kontribusi besar Bali terhadap devisa negara belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan afirmatif, terutama dalam pembiayaan infrastruktur dan penanganan dampak pariwisata. Isu alih fungsi lahan disoroti oleh I Made Bayu Ariwangsa yang menilai pembangunan akomodasi pariwisata di Bali sudah melampaui batas wajar. Ia mengungkapkan bahwa maraknya pembangunan vila dan akomodasi berbasis digital turut mempercepat perubahan fungsi lahan produktif menjadi kawasan pariwisata. Permasalahan sampah menjadi perhatian serius yang diangkat oleh I Ketut Antara. Ia menilai pengelolaan sampah di Bali belum mampu mengimbangi pertumbuhan aktivitas pariwisata. Sementara itu, I Made Sendra menyoroti persoalan kemacetan yang semakin parah sebagai salah satu indikator overtourism di Bali. Ia menilai, konsentrasi wisatawan yang terpusat di wilayah tertentu, terutama Bali Selatan, menyebabkan tekanan besar terhadap sistem transportasi.

Menuju Solusi Berkelanjutan

Pandangan strategis juga disampaikan oleh I Nyoman Sunarta yang menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data. Ia menilai, persoalan pariwisata Bali tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Diskusi juga mengulas berbagai isu lain seperti perilaku wisatawan dan etika budaya, krisis air bersih, fenomena digital nomads, hingga regulasi wisatawan asing terkait visa, pajak, dan aturan perilaku. Para peserta sepakat bahwa Bali harus segera bertransformasi menuju pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan.

Kesimpulan dan Harapan

Temu alumni ini diharapkan menjadi wadah refleksi sekaligus ruang kontribusi pemikiran dalam menjaga daya saing Bali sebagai destinasi dunia tanpa mengorbankan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, diharapkan Bali dapat terus menjadi destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pemangku kepentingan.

---

Ilustrasi - Redaksi Jumper Media Bali