TKD Dipotong, Anggaran K/L Naik, Namun Serapan di Bali Masih Tertinggal

Realisasi Anggaran di Bali

Data APBN Bali menunjukkan realisasi TKD hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp4,85 triliun atau 48,86 persen dari pagu. Sementara realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang dijalankan melalui satuan kerja di Bali (K/L) mencapai Rp3,83 triliun atau sekitar 34,90 persen dari pagu. Kondisi ini terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan sebagian transfer ke daerah dipangkas, sementara porsi belanja yang dikelola kementerian/lembaga meningkat. Menurut Kepala Kanwil DJPb Bali Supendi, data yang dipaparkan hanya menggambarkan pelaksanaan APBN yang berlangsung di Bali. Supendi menegaskan bahwa sebagian besar tambahan anggaran kementerian/lembaga dikelola langsung oleh kementerian di pusat sehingga tidak seluruhnya tercermin dalam realisasi belanja satuan kerja yang berada di Bali. "Yang kami sampaikan hanya yang dilaksanakan oleh 361 satker di Provinsi Bali dan 10 pemerintah daerah di Bali. Banyak kegiatan kementerian lembaga pusat yang menjadi mitra KPPN Jakarta," ujarnya.

Analisis Realisasi Anggaran

Supendi menilai perbandingan realisasi belanja di Bali tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya ketidakmampuan kementerian/lembaga dalam menyerap anggaran untuk program di Bali. Ia mengacu pada paparan Menteri Keuangan yang menunjukkan realisasi APBN nasional masih tumbuh. Menurut Supendi, pelaksanaan kegiatan pemerintah memang membutuhkan proses administrasi dan pengadaan yang tidak selalu bisa dilakukan pada awal tahun. "Kita harapkan semuanya bisa dilaksanakan di awal-awal, namun dalam praktiknya masih sering terjadi pelaksanaan baru berjalan pada triwulan kedua atau bahkan semester kedua," katanya.

Realisasi Belanja Negara di Bali

Data APBN Bali menunjukkan belanja negara di Bali hingga Mei 2026 mencapai Rp8,68 triliun atau 41,84 persen dari pagu. Dari jumlah tersebut, TKD menyumbang Rp4,85 triliun, sedangkan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,83 triliun. Komponen TKD yang terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant sebesar Rp3,38 triliun. Di sisi lain, DAK Non Fisik terealisasi Rp1,21 triliun dan DAK Fisik Rp5,24 miliar. Sementara pada sisi Belanja Pemerintah Pusat, belanja pegawai masih mendominasi dengan realisasi Rp2,30 triliun. Belanja modal mencapai Rp287,39 miliar atau tumbuh 64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Supendi menegaskan belanja pemerintah masih menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Bali. Kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian daerah (PDRB) diperkirakan berada pada kisaran 20 persen.

Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran

Menurut Supendi, peran APBN terlihat dari pembayaran gaji pegawai, pelaksanaan proyek pemerintah, aktivitas perdagangan, hingga sektor manufaktur yang tetap bergerak di tengah kebijakan efisiensi anggaran. "Masih jalan. Nanti kita lihat sampai posisi 30 Juni apakah meningkat lagi atau tidak karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi," ujar Supendi.

Surplus APBN di Bali

Data hingga Mei 2026 menunjukkan posisi APBN di Bali mencatat surplus Rp679,98 miliar. Pendapatan negara mencapai Rp9,36 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi Rp8,68 triliun. Surplus tersebut menunjukkan aktivitas fiskal di Bali masih terjaga meskipun terjadi perubahan komposisi belanja antara transfer ke daerah dan kementerian/lembaga. Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan menegaskan bahwa surplus ini merupakan indikator bahwa perekonomian di Bali masih stabil dan terkendali. Dalam kesimpulan, realisasi anggaran di Bali masih menunjukkan kemajuan, meskipun terdapat perubahan komposisi belanja antara transfer ke daerah dan kementerian/lembaga. Supendi menegaskan bahwa peran APBN masih menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Bali, dan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian daerah masih signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa anggaran yang disediakan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

---

Ilustrasi - Redaksi Jumper Media Bali