Aktivis Politik Soroti Akar Persoalan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Keterwakilan perempuan di parlemen masih menjadi isu yang hangat dibicarakan di Indonesia. Menurut Sri Yogi Lestari, seorang aktivis politik, partai politik seharusnya membuka ruang lebih besar bagi perempuan sejak proses pendaftaran awal calon legislatif (caleg). Ia menilai bahwa kuota 30 persen keterwakilan perempuan akan sulit tercapai jika jumlah perempuan yang direkrut sejak awal juga minim.

Rekrutmen Perempuan di Partai Politik

Sri Yogi Lestari mencontohkan pengalamannya saat maju sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali. Menurutnya, jumlah perempuan yang maju pada saat itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan caleg laki-laki. "Katakan kemarin saya maju di Bali untuk DPR RI dari Partai PAN yang perempuan itu paling cuma dua orang dari sembilan orang. Bagaimana mau jadi kuota 30 persen keterwakilan perempuan?" ujarnya. Ia menilai bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak hanya terjadi di hilir atau pada tahap penetapan daftar caleg, tetapi sudah bermasalah sejak proses seleksi awal di internal partai politik. "Itu kan belum ada aturan di situ. Jadi, kebijakan untuk seleksi masuknya itu belum diatur semestinya lebih dari 30 persen," katanya.

Budaya Patriarki dalam Dunia Politik

Selain persoalan rekrutmen, Sri Yogi Lestari juga menyoroti masih kuatnya budaya patriarki dalam dunia politik. Menurutnya, masyarakat masih cenderung memandang laki-laki lebih memiliki kekuasaan, kompetensi, dan jaringan politik dibanding perempuan. "Jadi, si perempuan ini hanya ikut jalur yang sudah dibikin, jarang ada kayak Mbak Ni Luh Djelantik misalnya yang sudah jadi, yang babat hutan sendiri dan bikin jalur buat jalurnya sendiri hingga duduk di politik praktis," tuturnya. Ia mengaku dirinya termasuk perempuan yang membangun jalur politik secara mandiri tanpa berasal dari keluarga politisi. Menurutnya, kondisi tersebut masih tergolong langka di dunia politik saat ini. "Itu saja sudah langka, sedangkan posisi laki-laki kan terbiasa untuk membuat jalurnya sendiri untuk bisa masuk politik praktis. Itu secara psikologis," paparnya.

Perempuan di Dunia Politik

Sri Yogi Lestari juga menilai bahwa perempuan hingga kini masih lebih banyak ditempatkan pada isu-isu mikro seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak. Sementara isu-isu strategis atau makro seperti pertahanan, keamanan, hingga penegakan hukum masih didominasi laki-laki. "Kembali lagi ke faktor keluarga. Kalau sudah berada di jalur politik barulah perempuan bisa masuk ke makro isu, contohnya suaminya polisi atau bapaknya pejabat publik dan juga politisi, barulah perempuan dalam tanda kutip berani masuk makro isu," katanya. Ia turut menyinggung komposisi keterwakilan perempuan di parlemen dari daerah pemilihan Bali. Ia menyebut keterwakilan perempuan di level nasional masih sangat terbatas. "Di DPR RI dapil Bali hanya satu orang perempuan, yakni Bu Tutik Kusuma Wardhani dari Partai Demokrat Komisi IX terkait tenaga kerja, kesehatan. DPD RI juga cuma satu orang perempuan, Ni Luh Djelantik," ujarnya.

Perubahan Pola Politik

Selain faktor budaya dan sistem rekrutmen, Sri Yogi Lestari juga menyoroti perubahan pola politik yang kini semakin dipengaruhi popularitas. Menurutnya, popularitas telah menjadi "gen baru" dalam politik praktis dan menjadi modal penting untuk masuk ke arena kekuasaan. "Hari ini, gen baru itu popularitas. Dulu tidak masuk itu, mana ada pejabat populer dulu. Tidak pernah ada himbauan yang mukanya nongol kok, tapi sekarang semua muka ada di mana-mana sampai rakyat bingung, ini sebenarnya program bantuan pemerintah atau pribadinya dia," katanya. Menurut Sri Yogi Lestari, fenomena tersebut kini tidak hanya terjadi di ranah legislatif, tetapi juga mulai merambah eksekutif. "Gen baru yang sekarang muncul, itu popularitas sebagai nilai tukar baru dalam politik praktis bukan di legislatif saja, bahkan sudah merambah juga eksekutif sekarang," pungkasnya.

---

Ilustrasi - Redaksi Jumper Media Bali